5 Tantangan Digital Ekonomi di Indonesia!
5 Tantangan Digital Ekonomi di Indonesia!
Revolusi Industri 4.0 kini mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital. Melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada memang tidak selalu mudah. Ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi melalui strategi-strategi yang direncanakan. Untuk kasus di tanah air, berikut ada lima tantangan dalam investasi digital ekonomi di Indonesia saat ini yang harus kamu ketahui.
1. Cyber Security
Cyber security merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar bisa melindungi sistem komputer dari berbagai serangan ataupun akses yang ilegal. masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu juga dengan investasi digital ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Bahkan negara kita pernah mendapat 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya.
Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware yang dimana si penyerang website bergerak di perekonomian digital. Kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh dan Malaysia. Akibatnya, kerugian yang cukup besar pun tak bisa dihindari. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet yang ketat guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital.
Baca Juga:8 Arti Gestur yang umum Dicoba Disaat Ucapan di Depan Umum
2.Persaingan yang ketat
Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar yang semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga yang sangat terjangkau.
Misalnya saja meningkatnya produk-produk dari Cina, Singapura, maupun Jepang. Ditambah lagi saat ini masih minim produk dari UMKM yang masuk dalam ranah e-commerce. Di sinilah diperlukan adanya sinergi dari pihak pemerintah maupun swasta agar produk lokal ini dapat bersaing. Baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi supaya di masa mendatang produk lokal dapat menikmati keuntungan dari adanya investasi digital ekonomi Indonesia.
3.sumber daya manusia
Tantangan selanjutnya adalah menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia yang sangat minim mengenai sumber daya manusia. Hal ini tentu menjadi tugas yang berat bagi pemerintah di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara, termasuk pula di Indonesia. Pada tahun 2017, sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim.
4.Ketersediaan akses internet yang minim
Sama dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah. Sebab, akses internet inilah yang memengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia.
Saat ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja seperti Jawa, Sumatera,Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Data tersebut dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada 2017 lalu. Diharapkan dengan adanya program pembangunan internet, nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian.
Baca Juga: 4 Solusi Digital dari Warung Pintar
5.Regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman
Tantangan lainnya adalah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal.
Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait. Ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa mendatang.